 |
| Baldi Pratama |
Rapor Merah untuk Keuangan Pasaman Barat 2024
Pasaman Barat, smartsumbar.com, - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, Baldi Pratama, sampaikan, terjadinya defisit anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat tahun 2024, menunjukkan bahwa rapor merah jadi julukan untuk Pemda Pasaman Barat.
"Menanggapi hasil laporan keuangan Pemda Pasaman Barat tahun 2024, memberikan gambaran secara jelas dan terbuka bagi warga Pasaman Barat terhadap kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan mengelola keuangan", kata Baldi, yang juga mantan komisioner KPU Pasaman Barat.
Disisi lain, pemerintah bersama masyarakat Pasaman Barat baru saja merayakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) daerah ke-21. Akibat kondisi keuangan daerah yang lesu, secara otomatis membuat gebyar HUT Pasaman Barat menjadi lesu.
Namun, ulas Baldi, keadaan cukup menarik bagi dirinya, tentu bagi pemerintah provinsi, pusat bersama warga asal Pasaman Barat di rantau, memberikan nilai merah terhadap laporan kinerja keuangan Pemda Pasaman Barat.
Kelesuan yang terjadi dan dirasakan masyarakat Pasaman Barat, terutama bagi dirinya adalah, kurang meriahnya peringatan HUT ke-21 Pasaman Barat. Bagi dirinya, hari lahir kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pasaman, dingin.
Pihak BAPENDA (Badan Pendapatan dan Aset' Daerah) Pasaman Barat, menjelaskan, bahwa data keuangan Pemda Pasaman Barat di tahun 2024 gagal bayar, yang nilainya diperkirakan sangat besar,yaitu Rp 43,3 Milyar,
Sebenarya, masyarakat sudah tahu, jika dalam proses penyusunan anggaran dan program kerja, mulai perencanaan hingga pencairan sampai pada capaian/ target kerja harus di persiapkan matang dan baik. Namun faktanya untuk tahun 2024 Pemda Pasaman Barat mengalami gagal bayar sebesar Rp 43,3 Milyar.
Total gagal bayar tersebut selain bersumber dari hasil pekerjaan pihak ketiga/swasta adanya juga berasal dari biaya honorn staf THL, SPPD, biaya kegiatan/Operasional OPD, biaya publikasi dan lain-lain di tahun 2024, meski keadaan ini bukan Pemda Kabupaten Pasaman Barat saja melaikan di alami juga oleh Pemda lain di Sumatera Barat, tetapi dari segi angka tidaklah sebesar Pemda Kabupaten Pasaman Barat.
Atas keadaan ini penulis berpendapat bahwa kisruh keuangan Pemda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 perlu mendapat kritikan yang logis dan konstruktif sehingga bisa membuat target dan realisasi APBD Tahun 2025 tepat sasaran, dan sesuai target visi dan misi pemerintahan terpilih pada tahun 2024, Pilkada kemarin.
Sebagai gambaran di dunia kerja modern dan canggih pengunaan laporan keuangan berbasis aplikasi oleh staf membuat kerja atasan lebih mudah, atasan cukup mengakses laptop/gawai berjaringan dapat mengetahui tunggakan kerja bawahan dan merencanakan evaluasi kerja periodik bagi staf/pejabat terkait.
Barangkali sudah menjadi budaya kerja jika suatu pekerjaan bisa di handel oleh tenaga honor harian lepas dan PNS cukup absensi lalu duduk di kantin, apabila tenaga honor harian lepas tidak masuk, maka pelayanan kantor tidak berjalan baik, ini menjelaskan bahwa pegawai lain terkesan mengharapkan staf honorer pada satuan kerja demi pekerjaan sehari-hari. (gmz)
