 |
| Kasi Bimas Islam, Ronaldi |
Pasaman Barat, smartsumbar.com, - Kendati ada isu sepihak menyatakan, rencana pembangunan PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) di Pasaman Barat, gagal. Pernyataan itu tidak benar, pembangunnya akan dilaksanakan di tahun anggaran 2024 depan.
Penjelasan ini disampaikan Kasi Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam, Ronaldi, melalui amanatnya pada apel pagi, Rabu (27/9). Apel yang diikuti Kasi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah), Suharjo, Penyelenggara Zakat Wakaf, Asriwan, kelompok pejabat fungsional, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pramu Bakti, dan mahasiswa yang sedang Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat.
Di tahun anggaran 2023 ini, di Pasaman Barat terdapat satu proyek SBSN, yaitu pembangunan gedung balai nikah dan sarana manasik haji, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talamau di komplek perkantoran pemerintah Kecamatan Talamau.
Tanah yang dijadikan lokasi pembangunan gedung balai nikah dan sarana manasik haji, KUA Kecamatan Talamau itu adalah tanah berikut bangunan Pengadilan Agama Talu. Saat ini bangunan Pengadilan Agama Talu tersebut berada di kawasan ibukota kabupaten, Simpang Empat.
Pengalihan hak milik atas lahan milik Pengadilan Agama Talu, ulas Ronaldi lagi, merupakan hibah dari Mahkamah Agung, melalui Pengadilan Tinggi Agama dan Pendidikan Agama Talu kepada Kementerian Agama RI, melalui Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat.
Menyinggung realisasi pembangunan PLHUT di Pasaman Barat, Ronaldi, menjelaskan, hingga saat ini, pihak Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, menunggu keluarganya Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pusat, melalui Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat.
Persiapan yang akan dilaksanakan ke depan adalah, rencana lelang terhadap miniatur Ka'bah sebagai sarana Manasik Haji di halaman Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat. Di lokasi itulah rencana pembangunan PLHUT Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat.
Berhubung miniatur Ka'bah di halaman Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat adalah Barang Milik Negara (BMN). Proses lelang atau pemusnahannya tentu berhubungan dengan KPKNL (Kantor Pemeriksa Kekayaan Negara dan Lelang) di Bukittinggi. (gmz)
