 |
| Gusmizar |
Laporan: Gusmizar, S. Ag
Pranata Humas Ahli Muda Kantorh Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat
KEMENTERIAN Agama, secara nasional, Sabtu dan Minggu, 4-5 Februari 2023, melaksanakan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) tahun 2023 secara offline dan online. Secara offline, Rakernas yang dibuka Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas di Surabaya, Jawa Timur, diikuti Wakil Menteri, Zainut Tauhid Sa'adi, Sekretaris Jenderal, Nizar, para pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian Agama RI.
Khusus pelaksanaan Rakernas secara offline di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, juga diikuti para Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri,(PTKN) dan kepala Kanwil Kementerian Agama se Indonesia, termasuk Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Helmi, didampingi Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Ny. Helmi.
Selain Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang membuka Rakernas hari Sabtu (4/2) kemarin. Rakernas 2023 selama dua hari ini mengangkat tema "Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat" secara offline, diikuti 294 orang dari unsur Pejabat Unit Eselon I, II, III, dan IV Kemenag Pusat, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menag, Pimpinan PTKN, dan Kepala Kanwil Kementerian Agama, termasuk dari Sumatera Barat.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, saat membuka Rakernas itu, menyampaikan, paling tidak ada enam pesan untuk dibahas, dikaji dan dianalisa, selanjutnya dihasilkan sebagai program kerja untuk diimplementasikan di setiap satuan kerja (Satker) dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga di tingkat kecamatan.
Keenam pesan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas itu adalah, Satu. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab hingga saat ini (berdasarkan hasil Survei Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Agama menunjukkan, dan hingga saat ini masih tercatat 41,34 persen ASN masih butuh pembinaan. agar mereka bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya di Satker atau unit kerja, tempat mereka bekerja.
Dua. Komitmen Anti Korupsi bagi aparatur pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Agama untuk tetap setia dan taat menghilangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Agama. "Jangan ada fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Pimpinan Satker agar membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan Kementerian Agama, seperti tidak menerima atau memberi gratifikasi dan sebagainya," pesan Menag.
Tiga. Respon Cepat Penanganan Isu di masyarakat. Hal ini memberikan respon cepat, jelas, dan detail atas isu atau masalah keagamaan yang berkembang di masyarakat. "Ini saya rasa perlu dilakukan sebagai edukasi kepada publik, karena publik memang harus tahu penjelasan dari setiap kebijakan yang kita ambil. Jangan ditunggu sampai ada masalah besar baru kita cari solusi-solusi pemecahan masalahnya,” imbuhnya
Empat. Realisasi Anggaran Program Prioritas yang Akuntabel. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, Menteri Agama mengharuskan seluruh jajarannya sudah menyelesaikan sebesar 70 persen anggaran pada bulan ketujuh tahun 2023 dengan cara yang cermat, akurat, akuntabel, dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. "Kenapa tujuh bulan? Karena ini akan memudahkan kita mengontrol program-program prioritas yang bapak ibu sekalian jalankan,” tandasnya.
Lima. Tercapainya 10 juta Sertifikasi Halal, sebagai mandatori, percepatan 10 juta sertifikasi halal. Mandatori yang diberikan Presiden jumlahnya sangat tinggi, yaitu tercapainya 10juta sertifikasi halal di tahun 2024, dan Poin Enam. Tahun 2023, disebut juga dengan tahun Kerukunan Umat Beragama
Secara nasional, ulas Menteri Agama, Yaqut di republik ini terdapat 514 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 17 Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), 10 UPT Asrama Haji, 2.334 Madrasah Negeri dan ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat.
“Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tegas Gus Men, panggilan akrab Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas di Surabaya, Sabtu kemarin.
Ditegaskan Menteri Agama, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.
Selain itu, lanjut Gus Men, seluruh jajaran Kementerian Agama juga harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. “Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya mengedukasi masyarakat.
Jajaran Kementerian Agama, ingat Yaqut Cholil Qoumas, harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat, melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital, dengan memanfaatkan fasilitas digital, termasuk untuk handphon (HP) yang memiliki aplikasi android.
Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Muhammad Nur, mengakui, berkenaan dengan transformasi digital, Gus Men minta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya. (*)
