 |
| Bakhtiar |
Padangpanjang, smartsumbar.com - Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Ahad (22/1) siang kemarin, membuka musyawarah daerah (Musda) terpadu Muhammadiyah dan Aisyiyah Padangpanjang Batipuh X Koto (Pabasko) di Gedung Imam Syafi'i Kota Serambi Mekkah, Padangpanjang itu.
Kegiatan di Meriahkan dengan Pembukaan Tari Pasambahan Dari SMA Muhammadiyah Padangpanjang, dan laporan Panitia Oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Sumatera Barat, di lanjutkan Pidato Iftitah Ketua PDA Pabasko, Pidato Iftitah Ketua PDA Pabasko, Sambutan Wakil Wali Kota Padangpanjang, Sambutan Bupati Tanah Datar, sambutan Ketua PWA Sumatera Barat di Tutup Amanah Ketua PWM sekaligus Membuka Acara.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Barat, Bakhtiar, melalui sambutannya, menyampaikan, hingga saat ini Muhammadiyah memiliki trade mark, sebagai gerakan berkemajuan dan tanwir (pencerahan) karena dianggap sukses memberantas kebodohan melalui gerakan pendidikan dan sosial kemanusiaan. Tentu saja, sekarang menghadapi tantangan berat karena berhadapan dengan kebodohan bukan dalam arti leksikal, melainkan lebih merupakan ‘tindakan bodoh’ dari orang orang yang sebenarnya pintar.
Menghadapi kebodohan semacam ini, ulasnya, Muhammadiyah selalu berupaya melakukannya dengan dua cara. Pertama, Secara bil hikmah atau bil hal, yakni melalui contoh tindakan nyata. Beribadah dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan, melakukan kegiatan-kegiatan rapat, pengajian, dan diskusi secara daring, dan aktif menggalang kegiatan penanggulangan pandemi korona melalui Muhammadiyah Disaster Management Centre atau MDMC.
Kedua, melalui mau’idzah hasanah (nasihat, seruan, dan kritik konstruktif), baik pada masyarakat secara umum maupun kepada pemerintah dan aparaturnya. Baru-baru ini, misalnya, Muhammadiyah mengkritik keras aparat yang membiarkan acara kerumunan yang melibatkan ribuan orang, paparnya.
Muhammadiyah memang hanya bisa (sebatas) menyampaikan karena tidak memiliki kewenangan atau ketegasan untuk menindak apabila nasihat dan seruannya tidak diperhatikan. Kewenangan menindak tegas ada pada pemerintah. Karena itu, jika pemerintah juga hanya mampu menyampaikan imbauan, apa bedanya dengan Muhammadiyah? Wallahu a’lam! Opini Muhammadiyah. (gmz)
