 |
| Dandim Pasaman/Pasaman Barat,Pimpin Rapat Evaluasi |
Pasaman Barat, smartsumbar.com –
Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, diwakili Kasi Penyelenggara Haji
dan Umrah (PHU), Suharjo, Selasa (8/3) pagi, mengikuti rapat evaluasi menjelang
berakhirnya masa tanggap darurat, pasca gempa vulkanik yang melanda Kecamatan
Talamau, hari Jumat, 25 Februari 2022 lalu.
Rapat evaluasi di rumah dinas
bupati, Simpang Empat itu, dipimpin Kepala Pelaksana (Kalaksa) Penanggulangan
Bencana Gempa Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, Kolonel Kav. Hery Bakty,
diikuti bupati, wakil bupati, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), Kepala Bazarna Pasaman Barat, kepala instansi vertikal, dan pihak
terkait lain.
Hary Bakty, juga Komandan Kodim
(Dandim) 0305 Pasaman/Pasaman Barat, menyampaikan, hingga saat ini telah
berlasngsung 12 hari gempa vulkanik berkekuatan 5,1 pada skala ricter (SR),
disusul 6,1 dan seterusnya. Gempa yang berpusat di Kecamatan Talamau, Pasaman
Barat mengakibatkan 10 orang meninggaldunia, beberapa mesjid dan mushala rusak,
ratusan rumah warga bersama beberapa unit bangunan lembaga pendidikan, rusak.
Dijelaskan Hery Bakty, sesuai
aturan dan mekanisme penanggulangan bencana, seperti gempa vulkanik menimpa
warga Kecamatan Talamau, dan sebagian kawasan di Malampah, Kecamatan Tigo
Nagari Kabupaten Pasaman, berlangsung selama 14 hari. Artinya, masa tanggap
darurat, tinggal beberapa hari lagi.
Mengingat kondisi keamanan alam
dan gempa hampir stabil, ulas Dandim 0305 Pasaman dan Pasaman Barat, mulai hari
Minggu, 6 Maret 2022 lalu, warga yang berkeinginan pulang ke daerah asalnya,
bisa dilaksanakan. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, maka mereka akan
menempati rumah hunian sementara, dibangun pemerintah daerah.
Rumah hunian sementara dumaksud,
jelas Dandim, dibangun dinas dan instansi terkait, dengan harapan bisa
dimanfaatkan. Sebagai konsekuwensi kembalinya warga asal Nagari Kajai dari
pengungsian mereka, apakah di depan kantor bupati, depan rumah dinas bupati,
atau di tempat-tempat lain, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial akan mengalokasikan
uang sebesar Rp.600.000 per kepala keluarga (KK).
“Mulai hari Minggu, 6 Maret 2022 lalu,
sebenarnya warga yang berkeinginan berdiam di tempat asalnya kembali, telah
bisa dilaksanakan. Kembalinya mereka ke rumah mereka dari posko pengungsian
akan diangkut bersama bis yang disediakan Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial
Pasaman Barat”, jelas Hery Bekty menambahkan.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Pasaman Barat, diwakili Suharjo, mengakui, semenjak gempa menimpa Kecamatan
Talamau, mulai saat itu sebanyak 250 jiwa warga asal Nagari Kajai mengungsi di komplek
kantornya. Seiring hal itu, maka Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat,
dijadikan salah satu posko pengungsian bagi warga korban gempa.
Hingga saat ini, tambah Suharjo,
dari 250 orang warga asal Nagari Kajai, mengingsi di kantor, beberapa orang di
anaranya telah kembali ke daera asalnya. Semenjak Kantor Kementerian Agama
Pasaman Barat dijadikan posko pengungsian, tim kantor pada setiap harinya
selalu memberikan pelayanan maksimal hingga menyediakan konsumsi kepada mereka.
(gmz)
