 |
| Muhammad Nur |
Pasaman Barat, smartsumbar.com – Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat, seperti ke-18, melalui sidang paripurna dewan di ruang sidang DPRD setempat, komplek Pertanian Padangtujuh, harus dijadikan sarana evaluasi dan sarana meningkatkan potensi juga kualitas Pasaman Barat, agar makin maju dan berkualitas.
“Yang terpenting dan sama-sama jadi perhatian bagi segenap aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat bersama masyarakatnya adalah, menjadikan momen HUT ke-18 di tahun 2022, ajang memajukan daerah dari berbagai aspek”, kata Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Muhammad Nur, usai menghadiri sidang paripurna dewan, Jumat (7/1) siang.
Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 38 tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003, pemerintah pusat secara resmi memekarkan Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman. Secara bersamaan dengan dua daerah lain di Sumatera Barat, yaitu Dharasraya dari Kabupaten Sijunjung, bersama Solok Selatan dari Kabupaten Solok.
Secara resmi, katanya, puncak peringatan hari jadi Pasaman Barat tahun 2022, melalui sidang paripurna DPRD Pasaman Barat, pada masa sidang pertama di tahun kedua, Jumat, tanggal 7 Januari 2022 telah dilaksanakan. Prosesi sidang paripurna istimewa, dengan agenda peringatan hari ulang tahun Pasaman Barat ke-18, berjalan berjalan lancar dan sukes.
Selain Bupati, Hamsuardi, Wakil Bupati, Risnawanto, dan unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Sidang paripurna peringatan HUT ke-18 dimaksud, juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat, diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat, Devi Kurnia, Anggota DPRD Sumatera Barat asal Pasaman Barat, Yunisra Syahiran, bupati/walikota atau yang mewakili se Sumatera Barat, dan undangan.
Bagi Kementerian Agama di Pasaman Barat, ulas Muhammad Nur, sinergitas berkelanjutan antara pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, bersama Bagian Kersejahteraan Rakyat. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok Kementerian Agama secara nasional.
Sinergita antara Kantor Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasaman Barat, terangnya, berkaitan dengan penatakelolaan lembaga pendidikan. Di ligkugan Kementerian Agama, lembaga pendidikan dimaksud, melai tingkat Raudhatul Adfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi), sinergitas dengan Kementerian Agama, ulasnya, mencakup layayan administrasi kependudukan. Adminstasi kependudukan dimakud, mulai dari kertu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akter kelahiran bagi putera/puteri dari pasangan suami-istri.
Setiap terjadi pertiwa nikah di Pasaman Barat, kata Muhammad Nur, pihaknya melalu penghulu di KUA bersama pihak Disdukcapil, memberikan enam dekumen Negara secara bersamaan. Enam dokumen dimaksud adalah, Satu. KK kaluarga baru, Dua. KK pecahan pihak suami, Tiga. KK pecahan pihak istri, Empat. KTP untuk suami, Lima. KTP untuk istri, dan Enam. Dua pasang buku nikah untuk suami dan istri yang bersangkutan.
Kementerian Agama, terangnya, juga berkewajiban meberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, seperri urusan penyelenggaraan haji dan umrah, pelayanan nikah dan rujuk, penatekelolaan zakat dan wakaf, konsultasi agama, dan sebagainya. Program kerja kemembagaan Kementerian Agama tersebut terprogram mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan.
Di dunia pendidikan saja, papar Muhammad Nur,, peserta didik, materi ajar dan sumber daya manusia yang menjadi tenaga pengajar adalah warga Kabupaten Pasaman Barat. Walaupun ada gurunya yang berasal dari luar kabupaten, tapi mereka komit menjalankan amanah yang diembankan kepada masing-masing dengan ikhlas, dan penuh tanggungjawab. (irz/rel)
